Perketat Prokes, Seluruh Warung di Aceh Tutup Pukul 22.00 WIB

Jalankan Instruksi Gubernur

Banda Aceh – Dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Aceh, Satgas Covid-19 Aceh secara serentak melakukan penegakan hukum dengan menindak serta membubarkan kegiatan masyarakat di warung kopi, rumah makan dan tempat lainnya yang menimbulkan kerumunan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi gubernur (Ingub) yang berisi tentang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM). Di dalam Ingub itu meminta agar masyarakat mengoptimalkan posko penanganan di tingkat gampong (desa).

Dalam Ingub bernomor 07/INSTR/2021 yang ditandatangani Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 20 Mei 2021, isinya antara lain memuat aturan tentang jam operasional tentang warung kopi, swalayan, dan pusat perbelanjaan.

Dikutip dari Kumparan.com, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan Ingub itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Gampong.

Khususnya bidang Perindustrian dan Perdagangan, diminta untuk memfasilitasi penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 yang lebih ketat di tempat usaha, katanya beberapa waktu lalu.

Bunyi salah satu poin dalam Ingub tersebut, yakni membatasi jam operasional untuk warung kopi/café, swalayan, pusat perbelanjaan/mal dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Selain itu, kata Iswanto, melarang kerumunan lebih dari sepuluh orang, membatasi keluar masuk wilayah Gampong paling lama hingga pukul 22.00 WIB malam, dan meniadakan semua kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam Ingub itu disebut bahwa PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dan Keuchik, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP dan WH, Tim Penggerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.

Dari Ingub itu disebut juga bahwa bupati/wali kota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para bupati dan wali kota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan Posko Tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran COVID-19, serta Pelaksanaan fungsi dari Posko Tingkat Gampong.

Di kabupaten/kota pun saat ini masih gencar melakukan razia prokes. Seperti di ibu kota Provinsi Aceh, yakni Banda Aceh, kegiatan tersebut ikut melibatkan personel dari Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Satpol PP Provinsi Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, personel Kodam Iskandar Muda serta Kodim Banda Aceh dan Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh. Semuanya tergabung dalam Satgas Covid-19 Aceh.(*)

Mungkin Anda juga menyukai